Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menginformasikan bahwa 13 pasangan calon (paslon) yang berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua telah mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini terkait dengan sejumlah sengketa hasil Pilkada yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan atau terkait dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2024.
Dalam keterangan resmi yang diterima, KPU mengungkapkan bahwa gugatan tersebut mencakup berbagai isu yang dirasa merugikan para paslon dalam pelaksanaan Pilkada di Papua. Beberapa pasangan calon mengungkapkan ketidaksesuaian antara data yang dihitung dan hasil yang tercatat di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Sementara itu, ada juga yang mengklaim terjadi penyimpangan terkait distribusi logistik atau permasalahan teknis di TPS. Para paslon tersebut berharap MK dapat memproses gugatan ini demi memastikan terciptanya proses demokrasi yang adil dan terbuka.
Adanya gugatan ini menandakan adanya ketegangan yang muncul setelah pelaksanaan Pilkada di Papua, daerah yang dikenal dengan tantangan logistik dan kondisi geografis yang kompleks. Beberapa paslon berpendapat bahwa dugaan kecurangan dalam proses pemilu telah mempengaruhi hasil yang diumumkan, yang dinilai tidak mencerminkan kehendak sebenarnya dari masyarakat. Dengan mengajukan gugatan ke MK, mereka berharap adanya keadilan dan penyelesaian yang memihak kepada mereka serta para pemilih di Papua.
Sementara itu, KPU menegaskan bahwa mereka telah menjalankan proses yang transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada Papua. Meski demikian, KPU menghargai hak semua peserta pemilu untuk mengajukan gugatan apabila ada indikasi ketidaksesuaian dalam proses pemilu. Langkah selanjutnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dan memutuskan gugatan ini dalam waktu dekat. Semua pihak diminta untuk menunggu hasil keputusan MK yang akan menentukan apakah perlu ada revisi terhadap hasil Pilkada Papua yang telah diumumkan sebelumnya.