Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengumumkan bahwa seluruh pegawai di instansi tersebut, yang berjumlah sekitar 34 ribu orang, akan diberdayakan sebagai duta informasi kebijakan pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan masalah pertanahan dan pengelolaan ruang. Para pegawai ini diharapkan menjadi perantara yang efektif dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya.
Pembentukan duta informasi ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan publik yang kadang sulit diakses atau dipahami dengan baik. Melalui peran aktif pegawai ATR/BPN sebagai duta informasi, pemerintah berharap dapat mempercepat proses sosialisasi kebijakan pertanahan yang kompleks. Dengan adanya peran ini, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses informasi terkait hak tanah, sertifikasi, dan tata ruang yang ada di wilayah mereka.
Sebagai bagian dari program ini, para pegawai ATR/BPN akan menerima pelatihan khusus mengenai komunikasi publik dan teknik penyampaian informasi secara efektif. Pelatihan ini bertujuan agar mereka dapat menjelaskan kebijakan pemerintah dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Para duta informasi ini diharapkan mampu mengatasi kesalahpahaman yang sering terjadi terkait proses pertanahan dan memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam hal tersebut.
Program ini diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan yang sering memakan waktu lama. Selain itu, dengan adanya duta informasi, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam mengakses layanan pertanahan dan memahami hak-hak mereka. Dalam jangka panjang, pemerintah berharap program ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi ATR/BPN dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.
Beberapa pegawai ATR/BPN menyambut baik program ini, menyatakan bahwa mereka merasa bangga bisa berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Mereka juga percaya bahwa dengan adanya pelatihan dan arahan yang tepat, mereka akan lebih siap dalam menjalankan peran sebagai duta informasi yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Ke depannya, program duta informasi ini akan diperluas ke instansi pemerintah lainnya yang memiliki tugas untuk menyosialisasikan kebijakan publik. Pemerintah berharap inisiatif ini bisa menjadi model komunikasi yang lebih efektif, yang tidak hanya mengandalkan saluran media tradisional, tetapi juga melibatkan langsung aparat pemerintah di tingkat lapangan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.