Pada tanggal 1 Januari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan apresiasi terhadap keputusan pemerintah yang menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat basis pajak negara tanpa membebani masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN tersebut hanya akan dikenakan pada barang dan jasa tertentu yang dikategorikan sebagai barang mewah. Contoh barang yang termasuk dalam kategori ini adalah pesawat jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah mewah dengan harga jual di atas Rp30 miliar. Dengan demikian, barang-barang kebutuhan sehari-hari tetap dikenakan tarif PPN 11 persen.
DPR menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak tanpa membebani masyarakat yang kurang mampu. Dengan fokus pada barang mewah, pemerintah berusaha untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, di mana mereka yang memiliki kemampuan lebih akan berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara.
Anggota DPR juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana yang diperoleh dari kenaikan PPN ini. Mereka berharap bahwa pendapatan tambahan dari pajak dapat digunakan untuk program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan perpajakan pemerintah.
Apresiasi DPR juga mencerminkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Kenaikan PPN diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program-program pembangunan nasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Dengan keputusan ini, semua pihak kini menantikan dampak positif dari kenaikan PPN terhadap perekonomian Indonesia. DPR berharap bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang.