Bambang Soesatyo (Bamsoet), Anggota Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) membawa implikasi yang kompleks bagi dinamika politik Indonesia. Dalam keterangannya, Bamsoet menekankan bahwa keputusan ini dapat mempengaruhi jumlah calon presiden yang akan bertarung dalam pemilihan mendatang.
Bamsoet menjelaskan bahwa dengan dihapuskannya presidential threshold, setiap partai politik kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon presiden. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah pasangan calon dari tiga menjadi lebih dari empat atau bahkan enam pada Pemilu 2029. Ini menunjukkan bahwa penghapusan ambang batas dapat memperluas partisipasi politik tetapi juga menciptakan tantangan baru.
Meskipun ada peluang untuk lebih banyak calon, Bamsoet mengingatkan bahwa bertambahnya jumlah kandidat tidak selalu positif. Ia menyebutkan risiko fragmentasi politik dan polarisasi di masyarakat sebagai tantangan nyata. Sejarah menunjukkan bahwa banyaknya kandidat dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih dan mengurangi kualitas debat politik. Ini mencerminkan pentingnya menjaga kualitas dalam proses demokrasi.
Salah satu tantangan utama pasca penghapusan presidential threshold adalah menjaga kualitas kandidat. Bamsoet menekankan perlunya masyarakat cerdas dalam memilih dan mendorong partai-partai untuk mengusulkan calon presiden dengan visi dan misi yang jelas. Ini menunjukkan bahwa pemilih harus lebih kritis dalam menilai calon, bukan hanya berdasarkan popularitas semata.
Bamsoet juga menyatakan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka dapat melakukan pemilihan dengan bijak. Masyarakat perlu memahami kriteria kualitas dalam memilih pemimpin agar tidak terjebak dalam pilihan yang tidak berkualitas. Ini menunjukkan bahwa kesadaran politik adalah kunci untuk memastikan pemilu yang lebih baik.
Dengan meningkatnya jumlah pasangan calon, Bamsoet memperingatkan bahwa biaya kampanye juga akan meningkat, menambah kompleksitas dalam penyelenggaraan pemilu. Ia mencatat bahwa hal ini dapat menyebabkan praktik politik uang dan pemborosan biaya yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa aspek finansial dalam politik harus dikelola dengan baik untuk menjaga integritas pemilu.
Dengan penghapusan presidential threshold, semua pihak kini diajak untuk merenungkan dampak jangka panjang dari keputusan ini terhadap sistem politik Indonesia. Bamsoet menekankan perlunya langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang muncul, termasuk memperkuat regulasi pemilu dan meningkatkan kapasitas partai politik dalam mencalonkan kandidat berkualitas. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk menciptakan iklim politik yang sehat dan berkelanjutan.