Category Archives: Kebijakan Pemerintahan

ADUPI Dukung Kebijakan Pemerintah Hentikan Impor Sampah Plastik

Pada 18 November 2024, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kebijakan untuk menghentikan impor sampah plastik ke Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik yang sering kali merusak lingkungan dan mengancam kesehatan publik. Langkah ini juga merupakan bagian … Continue reading

Posted in Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , , , | Leave a comment

Keterlibatan Organisasi Profesi Penting Kawal Jalannya Kebijakan Pemerintahan

Pada 15 November 2024, para pakar dan praktisi dari berbagai organisasi profesi di Indonesia menegaskan pentingnya peran mereka dalam mengawal jalannya kebijakan pemerintahan. Organisasi profesi, yang meliputi berbagai bidang seperti hukum, kesehatan, ekonomi, dan teknik, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang … Continue reading

Posted in Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , | Leave a comment

Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Audit Kebijakan Impor Susu Sapi

Pada 13 November 2024, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan impor susu sapi yang diterapkan di Indonesia. Permintaan ini muncul setelah meningkatnya kekhawatiran tentang dampak kebijakan impor terhadap peternakan sapi lokal dan … Continue reading

Posted in Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mudzakarah Haji 2024: Menag Nasaruddin Bahas Kebijakan Baru untuk Kemudahan Jemaah Indonesia

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, resmi membuka acara Mudzakarah Perhajian 2024 yang membahas berbagai kebijakan untuk meringankan beban jemaah haji asal Indonesia pada musim haji 1446 H atau 2025 M. “Saya berharap mudzakarah ini menghasilkan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi … Continue reading

Posted in Home, Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , , , | Leave a comment

Legislator Minta Kawal Kebijakan Pemerintah Penghapusan Piutang Macet UMKM

Pada tanggal 8 November 2024, sejumlah legislator Indonesia mendesak pemerintah untuk mengawal dan memastikan keberlanjutan kebijakan penghapusan piutang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini dinilai sangat penting dalam rangka memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk bangkit … Continue reading

Posted in Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , , , | Leave a comment

Masa Transisi Pemerintahan, Pengisian Jabatan Di K/L Dipastikan Tidak Rugikan ASN

Pada tanggal 3 November 2024, pemerintah mengumumkan bahwa pengisian jabatan di kementerian dan lembaga (K/L) selama masa transisi pemerintahan akan dilakukan dengan hati-hati. Pengumuman ini muncul seiring dengan perubahan kepemimpinan yang akan terjadi, dan pemerintah menegaskan bahwa proses ini tidak … Continue reading

Posted in Kebijakan Pemerintahan | Leave a comment

Habiburokhman Khawatir Pemerintahan Prabowo Dituduh Politisasi Hukum

Pada 1 November 2024, Habiburokhman, seorang politisi terkemuka dan anggota DPR, menyatakan kekhawatirannya tentang potensi tuduhan politisasi hukum terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Pernyataan ini muncul di tengah dinamika politik yang kian memanas menjelang pemilihan umum mendatang. Habiburokhman mengungkapkan bahwa ada … Continue reading

Posted in Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Menanti Kebijakan Pemerintah Perbaiki Manufaktur RI

Pada tanggal 27 Oktober 2024, sektor manufaktur Indonesia menghadapi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Meski sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi, perlambatan pertumbuhan dan masalah struktural masih menjadi hambatan signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur … Continue reading

Posted in Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , , , | Leave a comment

IHSG Diprediksi Variatif, Pasar Wait and See Kebijakan Pemerintah Baru

Pada 26 Oktober 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan mengalami pergerakan variatif di pasar saham Indonesia. Hal ini terjadi menjelang pengumuman kebijakan ekonomi dari pemerintah baru yang akan dilantik dalam waktu dekat. Para analis menyebut bahwa ketidakpastian ini … Continue reading

Posted in Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , , , | Leave a comment

Menakar Kebijakan Negara terhadap Pesantren dan Santri di Masa Depan

Hari Santri bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap pesantren di Indonesia. Penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional (HSN) pada tahun 2015 menunjukkan pengakuan atas peran penting pesantren dalam membentuk pendidikan dan moral bangsa. Meskipun … Continue reading

Posted in Home, Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , , , | Leave a comment