Mantan Menteri Keuangan Indonesia ke-28, Chatib Basri, menyoroti beberapa tantangan utama yang masih menghambat iklim usaha di tanah air. Salah satunya adalah perubahan regulasi yang sering terjadi dan adanya pungutan liar.
Chatib menyatakan bahwa pelaku bisnis sejatinya tidak menginginkan bantuan atau insentif berlebihan dari pemerintah. Apa yang lebih dibutuhkan adalah kepastian dan ruang untuk beroperasi dengan stabil, sehingga mereka bisa lebih fokus pada pengelolaan bisnis mereka.
“Masalah terbesar dalam dunia bisnis, seperti yang disampaikan Pak CT (Chairul Tanjung) di sini, sebenarnya bukan tentang meminta bantuan. Yang paling penting adalah agar mereka tidak terganggu,” ujar Chatib dalam acara bertajuk ‘Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global’ di Ballroom Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Minggu (13/4/2025).
Chatib juga menekankan tingginya tingkat ketidakpastian dalam birokrasi dan regulasi yang menjadi salah satu faktor utama kekhawatiran para pelaku usaha. Oleh karena itu, ia menilai sangat penting untuk melakukan perbaikan dalam hal ini.
“Yang perlu dilakukan adalah memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam peraturan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa meskipun sumber daya keuangan di Indonesia tidaklah menjadi masalah, biaya ekonomi yang tinggi dapat menjadi hambatan yang besar. Oleh karena itu, deregulasi menjadi langkah penting. Menurutnya, jika deregulasi dapat mengurangi biaya produksi, dampaknya terhadap perekonomian akan sangat signifikan.
Chatib juga mengingatkan bahwa pada masa 1980-an, iklim bisnis Indonesia berada dalam kondisi yang cukup baik, di mana ekspor non-migas Indonesia dapat tumbuh antara 20 hingga 26%. Hal ini disebabkan oleh kebijakan devaluasi dan deregulasi yang dilakukan pemerintah saat itu.
Ia memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan para menteri untuk melakukan deregulasi sebagai langkah penting untuk mendukung iklim usaha yang lebih kondusif.
“Mulai dari penghapusan kuota, TKDN, dan berbagai kebijakan lainnya yang saya rasa akan sangat membantu,” katanya.
Dengan perubahan regulasi yang tepat, Chatib yakin iklim usaha Indonesia bisa semakin baik.