Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap strategi diplomatiknya dalam menangani ketegangan di kawasan Laut China Selatan, wilayah sengketa yang melibatkan sejumlah negara Asia Tenggara dan China. Dalam forum ADF Talks di Antalya, Turki, Prabowo menceritakan keberhasilan Indonesia menjalin kesepakatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam setelah bertahun-tahun mengalami perdebatan klaim wilayah. Ia juga menyampaikan inisiatif serupa kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah yang masih belum tuntas.
Menurut Prabowo, akar masalah di kawasan ini berasal dari warisan penjajahan yang meninggalkan batas wilayah tidak jelas, menyebabkan konflik berkepanjangan. Ia menegaskan pentingnya saling menghormati dan kolaborasi antarnegara sebagai kunci dalam meredakan ketegangan. Pendekatan ini juga ia terapkan saat berdialog dengan Presiden China, Xi Jinping. Prabowo mengusulkan pengembangan bersama di wilayah Laut Natuna Utara, yang diklaim sepihak oleh China melalui garis sepuluh putus-putus atau 10 dash line, untuk menghindari konflik dan eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan.
Presiden Prabowo mengajak China menghitung jumlah kapal nelayan masing-masing negara yang beroperasi di wilayah tersebut dan menyepakati sistem perizinan bersama sesuai hukum internasional. Usulan ini disambut baik oleh Xi Jinping. Strategi serupa juga ditawarkan kepada Vietnam dan Malaysia. Prabowo menutup dengan menekankan bahwa kemakmuran bersama tidak dapat tercapai tanpa perdamaian yang langgeng.