Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan keinginan untuk mengatur batas atas biaya haji furoda melalui revisi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap biaya haji furoda yang tidak terkontrol dan berpotensi merugikan jemaah.
Marwan menjelaskan bahwa selama ini biaya haji furoda, yang ditawarkan oleh agen swasta, berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 400 juta per orang. Namun, tidak ada regulasi yang jelas mengenai batasan harga tersebut, sehingga jemaah sering kali terjebak dalam harga yang tidak wajar. Ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah untuk melindungi konsumen dari praktik penetapan harga yang merugikan.
Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, DPR berencana untuk memasukkan ketentuan mengenai batas atas biaya haji furoda dalam revisi undang-undang. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan akan ada transparansi dalam penetapan harga dan perlindungan bagi jemaah. Ini mencerminkan komitmen DPR untuk memastikan bahwa setiap jemaah mendapatkan layanan yang adil dan terjangkau.
Marwan menekankan bahwa pemerintah harus hadir dalam pengaturan haji furoda meskipun penyelenggaraannya dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini penting agar jemaah tidak menjadi korban dari praktik bisnis yang tidak etis. Perlindungan terhadap jemaah merupakan tanggung jawab pemerintah, dan pengaturan harga adalah langkah awal untuk mewujudkannya. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dalam industri perjalanan harus menjadi prioritas.
Marwan juga mengakui bahwa kuota haji furoda saat ini belum terkontrol dengan baik. Kuota tersebut ditentukan oleh penyelenggara swasta yang berhubungan langsung dengan pemerintah Arab Saudi tanpa pengawasan dari pemerintah Indonesia. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi calon jemaah mengenai jumlah kuota dan biaya yang harus dikeluarkan. Ini mencerminkan tantangan dalam sistem pengelolaan haji furoda yang perlu segera diatasi.
Beberapa anggota DPR lainnya juga mendukung rencana pengaturan biaya haji furoda. Mereka percaya bahwa langkah ini akan membantu menciptakan keadilan bagi semua calon jemaah dan mencegah penyalahgunaan oleh agen-agen tertentu. Dukungan ini menunjukkan adanya kesepakatan di kalangan legislatif untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Dengan rencana pengaturan batas atas biaya haji furoda, tahun 2025 diharapkan menjadi tahun perubahan bagi calon jemaah haji di Indonesia. Semua pihak kini diajak untuk menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai revisi undang-undang ini dan bagaimana implementasinya akan berdampak pada pengalaman ibadah haji masyarakat. Keberhasilan dalam mengatur biaya ini akan sangat penting untuk melindungi hak-hak jemaah dan memastikan keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.