DPRD Jakarta Desak Tindakan Tegas Atas Penggunaan Trotoar Sebagai Parkir VIP Di Wolter Monginsidi

Wakil Ketua DPRD Jakarta, Wibi Andrino, menyoroti penggunaan trotoar di Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang telah disalahgunakan sebagai area parkir VIP. Dalam pernyataannya, Wibi meminta agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti masalah ini untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang publik bagi pejalan kaki. Hal ini menunjukkan perhatian DPRD terhadap hak-hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum.

Trotoar di sepanjang Jalan Wolter Monginsidi terlihat dipenuhi kendaraan yang diparkir secara eksklusif, lengkap dengan petugas keamanan yang mengawasi. Banyak pejalan kaki mengeluhkan bahwa akses mereka terhambat akibat penggunaan trotoar untuk parkir, yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka. Ini mencerminkan bagaimana penyalahgunaan ruang publik dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki.

Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) juga turut menyoroti masalah ini dengan mengecam tindakan yang dianggap merugikan masyarakat. Mereka menekankan bahwa trotoar merupakan hak dasar bagi pejalan kaki dan seharusnya tidak dialihfungsikan untuk kepentingan segelintir orang. Ini menunjukkan adanya gerakan masyarakat yang semakin vokal dalam memperjuangkan hak-hak mereka di ruang publik.

Wibi Andrino menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan trotoar ini tanpa pandang bulu. Ia mendesak agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan fasilitas publik tersebut. Ini mencerminkan komitmen DPRD untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam penggunaan ruang publik.

Dengan desakan dari DPRD dan masyarakat, diharapkan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah perbaikan. Mengembalikan fungsi trotoar sebagai area pejalan kaki akan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Jakarta. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap infrastruktur publik harus menjadi prioritas dalam perencanaan kota.

Dengan adanya perhatian dari DPRD dan masyarakat terhadap masalah ini, semua mata kini tertuju pada bagaimana pemerintah daerah akan merespons desakan tersebut. Keberhasilan dalam menangani isu penggunaan trotoar sebagai parkir VIP akan menjadi indikator komitmen pemerintah dalam melayani kepentingan publik dan menjaga fasilitas umum. Diharapkan bahwa langkah-langkah konkret akan segera diambil untuk memastikan hak-hak pejalan kaki dihormati dan dilindungi.

This entry was posted in Politik and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *