Jakarta – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa meskipun pemerintahan Prabowo Subianto tidak memiliki oposisi yang signifikan di parlemen, kritik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah tetap akan ada. JK menilai bahwa kritik adalah bagian penting dalam sistem pemerintahan yang sehat.
Menurut JK, kritik dapat datang dari berbagai sumber, termasuk masyarakat sipil, media, dan akademisi. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa tanpa adanya oposisi formal, suara-suara kritis dari elemen masyarakat tetap akan mengemuka. “Kritik itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam pemerintahan,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta.
JK menambahkan, peran masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan ruang untuk diskusi dan evaluasi. Dengan semakin aktifnya masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah, JK percaya bahwa transparansi dan akuntabilitas akan semakin terjaga. “Masyarakat tidak akan diam saja; mereka akan menyuarakan pendapatnya,” tegasnya.
Meskipun tidak ada oposisi yang jelas, JK mengingatkan bahwa tantangan bagi pemerintahan Prabowo tetap ada. Kebijakan yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. “Jika pemerintah tidak responsif, kritik akan muncul dari berbagai kalangan,” ujarnya.
JK juga berharap pemerintahan Prabowo dapat bersikap terbuka terhadap kritik. Kesiapan untuk mendengarkan dan merespon masukan dari masyarakat akan menjadi indikator utama dalam keberhasilan pemerintahan. “Pemerintah yang baik adalah yang mau mendengar suara rakyat,” tutupnya.