Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya kejelasan mengenai pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menyatakan bahwa kepastian ini menjadi indikator utama bagi investor untuk menilai keseriusan pemerintah dalam memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Rifqinizamy menyampaikan, tanpa adanya penduduk yang menetap, IKN akan sulit menarik minat investor karena belum ada ekosistem kehidupan yang mendukung.
Ia menambahkan bahwa kehadiran investor sangat krusial dalam mendorong pembangunan fasilitas umum seperti restoran, sekolah, rumah sakit, dan hotel di kawasan tersebut. Berdasarkan data pemerintah, saat ini IKN telah siap menampung sekitar 9.500 ASN yang akan mulai berkantor di sana. Jumlah ini diproyeksikan terus meningkat hingga tahun 2028, meski hunian yang disiapkan baru mencukupi untuk sekitar 13.000 ASN hingga tahun tersebut.
Sayangnya, menurut Rifqinizamy, Menteri PANRB Rini Widyantini belum dapat memberikan penjelasan yang pasti terkait jadwal dan skema pemindahan ASN ke IKN karena masih menunggu arahan dari Presiden. Komisi II DPR RI, kata dia, memiliki tanggung jawab besar dalam proses ini, terlebih setelah menyetujui anggaran sebesar Rp14,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur di IKN. Ia menyoroti bahwa anggaran untuk Otorita IKN justru tidak mengalami pemangkasan, bahkan mengalami penambahan, sehingga perlu kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.