Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan dengan membuka pendaftaran program Sekolah Rakyat jenjang SMA bagi siswa dari keluarga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Data Terpadu Sementara Eksisting Nasional (DTSEN). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, program ini akan dilaksanakan di dua lokasi utama, yakni di Balai Terpadu dr. Soeharso Sonosewu, Bantul, yang menyiapkan 100 kuota siswa, serta di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani, Sleman, dengan kuota 50 siswa.
Pendaftaran dibuka hingga 30 April 2025, ditujukan bagi siswa kelas 9 SMP dan MTs dari keluarga kurang mampu. Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gunungkidul, Herjun Pengaribowo, menyatakan bahwa program ini adalah langkah konkret pemerintah untuk membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi siswa miskin. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, terdapat 2.433 siswa kelas 9 dari keluarga miskin yang berpotensi mengikuti seleksi ini di wilayah Gunungkidul.
Dalam rangka memperluas jangkauan informasi, Dinas Sosial Gunungkidul menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), videotron, serta kanal digital. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul turut berperan aktif dalam menyebarkan informasi ini kepada seluruh SMP dan MTs di wilayah tersebut. Herjun menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar bantuan, melainkan fondasi penting agar tidak ada siswa miskin yang tertinggal dalam dunia pendidikan, sekaligus mengajak para orang tua segera mengoordinasikan pendaftaran sebelum tenggat waktu berakhir.