Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya memperkuat pengelolaan data statistik sektoral di berbagai perangkat daerah guna mendukung kesiapan menghadapi era revolusi data.
“Indonesia saat ini berada dalam masa revolusi data, di mana pengambilan keputusan pembangunan memerlukan data yang akurat, terkini, dan dapat dipercaya,” ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Agus Siswadi, di Palangka Raya, Kamis.
Statistik sektoral, menurut Agus, merupakan data yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, baik di bidang pembangunan maupun pemerintahan.
“Data statistik sektoral menjadi elemen kunci dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor. Namun, tantangan dalam pengelolaannya masih cukup besar,” ungkapnya.
Pernyataan ini disampaikan Agus dalam kegiatan sosialisasi evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, program Satu Data Indonesia tingkat daerah, serta pembahasan tata kelola jabatan fungsional statistik dan pranata komputer. Kegiatan tersebut juga mencakup pelatihan teknis terkait proses bisnis statistik.
Agus menyoroti sejumlah perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalteng yang belum sepenuhnya menyusun metadata statistik sektoral secara konsisten. Bahkan, beberapa perangkat daerah tidak mengajukan rekomendasi untuk kegiatan statistik sektoral, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian data antarunit kerja.
“Hasil evaluasi Indeks Pembangunan Statistik menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pengelolaan statistik sektoral,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa permasalahan ini mencakup regulasi yang belum memadai, kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur yang belum optimal. Hal tersebut perlu segera diatasi untuk mewujudkan Satu Data Indonesia yang terintegrasi di Kalimantan Tengah.
“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai penyelenggaraan statistik sektoral dan implementasi Satu Data Indonesia di daerah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kapasitas perangkat daerah agar mampu menjalankan proses bisnis statistik sesuai standar Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), sehingga data yang dihasilkan lebih terstruktur dan kredibel,” pungkasnya.