Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 membutuhkan waktu lebih lama karena harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat dengar pendapat antara pemerintah dan Komisi II DPR RI pada 5 Maret 2025. Menurut Rini, proses penyelarasan data mengenai formasi, jabatan, dan penempatan masih terus berlangsung, mengingat beberapa instansi pemerintah memerlukan waktu lebih untuk menyelesaikan tahapan pengadaan CASN.
Rini juga menyoroti perbedaan tanggal pengangkatan ASN yang selama ini berlaku di setiap instansi. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berupaya menata ulang sistem pengangkatan agar dapat dilakukan secara serentak. Rencananya, pengangkatan CPNS akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2025, sedangkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik seleksi tahap 1 maupun tahap 2, dijadwalkan pada 1 Maret 2026.
Saat ini, BKN tengah menyusun peta jalan pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus maupun yang masih dalam proses seleksi. Pemerintah memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tetap aman dan tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi. Selain itu, anggaran untuk tenaga non-ASN yang terdaftar dalam basis data BKN selama proses pengadaan PPPK 2024 telah disiapkan oleh masing-masing instansi sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.
Penyesuaian jadwal ini dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi pemerintah maupun DPR RI. Rini menegaskan bahwa seluruh instansi telah diimbau untuk menyiapkan anggaran guna menjamin keberlangsungan tenaga non-ASN selama proses pengangkatan PPPK berlangsung.