Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini memberikan teguran keras kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan, terkait penyelenggaraan kegiatan study tour bagi siswa yang dianggap bertentangan dengan kebijakan yang ada. Peringatan tersebut disampaikan melalui sambungan telepon yang kemudian dibagikan Dedi di kanal YouTube pribadinya pada Selasa (25/2/2025). Dalam percakapan yang terekam tersebut, Dedi memulai dengan memastikan identitas Syahri, yang sebelumnya dikenal sebagai humas sekolah tersebut. “Walaikumsalam, ini humas SMAN 6 Depok ya? Bapak siapa namanya?” tanya Dedi. Syahri pun menjawab, “Saya Syahri Ramadhan, bapak.”
Dedi, yang dikenal dengan selera humornya, menyentil nama Syahri yang bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Dedi langsung bertanya tentang siapa yang saat itu menjabat sebagai Plt Kepala Sekolah di SMAN 6 Depok. Syahri dengan tegas menjawab, “Saya, pak.” Mendengar jawaban tersebut, Dedi pun langsung memberikan sindiran pedas terkait keputusan untuk tetap menggelar study tour meski sudah ada larangan dari pihak pemerintah. “Sudah dikukuhkan saja jadi kepala sekolah sekalian. Tapi jangan bikin study tour lagi. Di Depok saja banyak masalah yang belum terselesaikan, kok malah anak-anak Biologi suruh menangani hal-hal ini,” ujar Dedi.
Saat itu, Dedi tengah berada di Magelang mengikuti kegiatan retreat selama delapan hari, namun ia berencana untuk mengunjungi SMAN 6 Depok setelah kembali. Peringatannya terkait study tour ini memang sangat relevan, mengingat adanya polemik di sekitar kegiatan tersebut. Meskipun sudah ada larangan resmi, sebanyak 347 siswa kelas XI tetap melaksanakan perjalanan ke Surabaya, Malang, dan Bali, dengan biaya mencapai Rp 3,8 juta per siswa melalui sistem subsidi silang. Langkah ini membuat geram Dedi, yang menegaskan bahwa aturan yang ada harus diikuti dan dihormati. Akibat keputusan tersebut, Kepala SMAN 6 Depok, SF, dicopot dari jabatannya.
Dedi menegaskan bahwa aturan yang sudah ditetapkan harus dipatuhi oleh semua pihak tanpa kecuali. Ia juga memerintahkan UPTD dan Inspektorat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pelanggaran yang terjadi. “Kami tidak akan segan-segan untuk melakukan pemberhentian sementara atau permanen bagi yang melanggar,” ujar Dedi tegas. Keputusan Dedi untuk mencopot kepala sekolah tersebut menimbulkan berbagai reaksi, baik yang mendukung maupun yang mengkritik. Meskipun demikian, Dedi tetap teguh pada pendiriannya bahwa kebijakan ini diambil demi kepentingan siswa dan orang tua. “Saya tak masalah dicaci maki, dibilang Dedi Mulyadi atau apa pun. Karena saya ini orang tua, tindakan saya adalah demi kebaikan bersama,” ujar Dedi di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Senin (24/2/2025).
Salah satu alasan utama Dedi melarang kegiatan study tour adalah untuk meringankan beban ekonomi orang tua siswa. Ia menilai, bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya untuk mengikuti study tour bisa menjadi beban yang sangat berat. “Bagi siswa yang berasal dari keluarga mampu, mungkin tak ada masalah dengan biaya ini. Namun bagi mereka yang orang tuanya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya ini bisa menyebabkan beban utang yang besar,” ungkap Dedi. Ia juga mempertanyakan urgensi perjalanan ke luar provinsi dengan alasan kunjungan industri, padahal banyak industri besar yang dapat dikunjungi di Jawa Barat sendiri.
Terakhir, Dedi menegaskan bahwa pencopotan SF dari jabatan kepala sekolah bukanlah sesuatu yang aneh dalam dunia pendidikan. “Kalau sudah diberhentikan, tugas kepala sekolah ya kembali mengajar seperti guru biasa,” ujar Dedi. Ia menambahkan bahwa jabatan dalam dunia akademik bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai kebijakan yang berlaku. Dengan langkah ini, Dedi berharap kebijakan pendidikan yang diambil dapat lebih memperhatikan kesejahteraan siswa dan menghindari dampak negatif dari kegiatan yang tidak memiliki urgensi.