Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pernyataan ini disampaikan dalam rapat terbatas yang diadakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada awal Januari 2025.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan perumahan yang mendesak bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan lahan negara yang tersedia, termasuk tanah hasil sitaan dari kasus korupsi dan aset BLBI. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan skema perumahan yang legal dan adil bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada demi kepentingan rakyat.
Pemerintah juga merancang skema pembiayaan khusus bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan penjual bakso. Maruarar menekankan bahwa keadilan harus mencakup semua golongan, termasuk mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kelompok rentan menjadi prioritas dalam kebijakan perumahan.
Sejumlah kebijakan pro-rakyat juga akan diterapkan dalam waktu dekat, termasuk penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 0 persen dan pembebasan PPN selama enam bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk membuat akses terhadap perumahan menjadi lebih terjangkau.
Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mempercepat proses perizinan pembangunan, dengan mengurangi waktu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari 45 hari menjadi hanya 10 hari. Di beberapa daerah, proses ini bahkan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam administrasi publik sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara diyakini telah membuka peluang investasi baru yang dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor properti. Ini menunjukkan bahwa hubungan internasional dapat berkontribusi pada pembangunan nasional.
Dengan langkah-langkah kebijakan pro-rakyat ini, semua pihak kini diajak untuk menyaksikan bagaimana pemerintah akan mewujudkan komitmennya dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan dalam mencapai target pembangunan rumah akan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak dan terjangkau.