Pada 25 Desember 2024, pengamat politik Rocky Gerung mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kebijakan tersebut dianggap kontroversial, terutama di kalangan masyarakat yang merasa terbebani dengan kenaikan pajak yang diterapkan pada barang dan jasa. Menurut Gerung, langkah ini justru akan memperburuk daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang sudah terhimpit oleh kondisi ekonomi saat ini.
Rocky Gerung menilai bahwa keputusan untuk menaikkan PPN akan memberikan dampak negatif langsung terhadap perekonomian, terutama pada harga barang dan jasa yang akan meningkat. Menurut Gerung, kebijakan ini akan semakin memperburuk ketimpangan ekonomi karena beban lebih berat akan dirasakan oleh mereka yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga menambahkan bahwa kenaikan ini tidak mempertimbangkan kesenjangan sosial yang semakin besar di masyarakat.
Gerung juga menyoroti kurangnya pertimbangan terhadap kondisi sosial rakyat dalam kebijakan ini. Ia berpendapat bahwa kebijakan PPN yang lebih tinggi seharusnya tidak diterapkan saat negara masih berjuang mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang dapat menjaga kesejahteraan masyarakat, bukan justru menambah kesulitan hidup mereka. Gerung meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto beralasan bahwa kenaikan PPN ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial. Kenaikan ini dianggap sebagai langkah untuk memperkuat anggaran negara, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi. Namun, hal ini tetap menjadi perdebatan di tengah kebijakan yang dirasa membebani masyarakat.
Kritik dari Rocky Gerung terhadap kebijakan kenaikan PPN ini mencerminkan perdebatan yang lebih luas mengenai kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Meskipun pemerintah memiliki alasan untuk meningkatkan pendapatan negara, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini tanpa merasa terbebani secara berlebihan. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.