Isu utama yang dibahas dalam pertemuan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah transformasi digital pemerintahan. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintah memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga. Ia menyatakan bahwa meskipun kementeriannya bertanggung jawab atas pengelolaan birokrasi, aspek teknologi dalam transformasi digital memerlukan dukungan penuh dari Komdigi.
“Transformasi birokrasi tidak akan terwujud tanpa kolaborasi dengan Komdigi.” Kami berfokus pada perubahan tata kelola, sementara Komdigi mendukung dengan aspek teknologi untuk mendorong transformasi digital,” ujar Rini setelah bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, di Jakarta pada 4 Februari 2025.
Saat ini, Indonesia tengah berada pada fase penting dalam transformasi digital pemerintahan yang diprediksi akan berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Rini mengungkapkan bahwa negara kita sedang memasuki masa yang disebut “Bonus Momentum”, yang menjadi kesempatan besar untuk mempercepat dan mempertahankan keberlanjutan transformasi digital. Momentum ini datang seiring dengan pergantian pemerintahan serta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Pergantian kepemimpinan merupakan momen yang tepat untuk menyusun agenda pembangunan utama, salah satunya dengan memperkuat transformasi digital pemerintah. Ini menjadi hal yang penting untuk diintegrasikan dalam RPJMN,” lanjut Rini.
Selain itu, masa revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berakhir pada 2024/2025 membuka peluang untuk merancang ulang pengelolaan pemerintahan digital yang lebih baik, selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Rini juga mengapresiasi inisiatif digital yang telah ada, seperti E-Katalog, Simbara, dan INA Digital, yang menjadi pondasi untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, menambahkan bahwa Komdigi akan terus berkomitmen mendukung kebijakan digital pemerintah, terutama dalam pengembangan aplikasi dan infrastruktur digital. “Kami siap mendampingi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyediakan aplikasi serta infrastruktur yang mendukung percepatan transformasi digital,” jelas Meutya.
Sebagai Chief Technology Officer dalam transformasi digital, Kementerian Komdigi berperan penting dalam memastikan bahwa semua sistem pemerintahan terintegrasi dengan teknologi digital yang mudah digunakan dan ramah bagi masyarakat.
Dengan kerja sama yang solid, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan Presiden dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, berbasis teknologi, dan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.