Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi menegaskan pentingnya kerja sama antarhumas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat terkait kebijakan pemerintah. Ia menekankan bahwa setiap instansi tidak boleh bekerja sendiri dalam menangani kesalahpahaman publik mengenai kebijakan yang diterapkan. Menurut Hasan, semua pihak harus memiliki tujuan yang sama dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat secara komprehensif dan konsisten agar tidak terjadi disinformasi yang dapat menyesatkan.
Dalam acara Pelatihan Humas Pemerintah di Jakarta pada Selasa, 26 Februari 2025, Hasan mengungkapkan bahwa ketika muncul suatu isu yang menimbulkan kesalahpahaman, seluruh unsur pemerintahan seharusnya ikut serta dalam meluruskan informasi tersebut. Bukan hanya satu kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi, tetapi seluruh elemen pemerintahan harus bersinergi dalam menyampaikan narasi yang benar kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.
Hasan juga menyoroti bahwa dalam sistem demokrasi, arus informasi yang beredar sangatlah dinamis, termasuk di dalamnya informasi yang kurang tepat atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta. Ia menegaskan bahwa hak masyarakat untuk menerima informasi yang benar telah dijamin oleh undang-undang, sehingga segala bentuk misinformasi harus segera diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Melalui kerja sama yang erat antara berbagai instansi pemerintah, diharapkan strategi komunikasi yang lebih efektif dapat dibangun, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat semakin meningkat, sekaligus meminimalisasi dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak akurat.