Pada 16 Desember 2024, Partai Golkar mengajukan usulan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) diubah menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan tujuan utama efisiensi anggaran. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap pemborosan biaya yang terjadi dalam Pilkada langsung, yang menurut Golkar dapat menambah beban anggaran negara.
Golkar berpendapat bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan lebih hemat biaya dibandingkan sistem Pilkada langsung. Mereka menilai bahwa pembiayaan untuk kampanye, logistik, dan administrasi pilkada langsung sangat besar, dan jika pemilihan diserahkan kepada DPRD yang sudah dipilih rakyat, banyak biaya dapat dipangkas.
Efisiensi anggaran menjadi alasan utama di balik usulan ini. Pilkada langsung, meskipun memberikan hak suara kepada masyarakat, membutuhkan biaya yang sangat besar, baik untuk penyelenggaraan pemilu maupun kampanye. Dengan memindahkan pemilihan kepala daerah ke DPRD, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk Pilkada langsung dapat dialokasikan untuk program-program lain yang lebih produktif.
Meskipun demikian, usulan ini diperkirakan akan memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap demokrasi. Sebagian kalangan khawatir bahwa pelaksanaan Pilkada melalui DPRD dapat mengurangi keterlibatan langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka, karena hak suara akan berada di tangan anggota DPRD, bukan rakyat.
Pemerintah belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait usulan tersebut, tetapi berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan politisi, mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Di sisi lain, beberapa pihak mendukung jika usulan ini dapat meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.
Beberapa negara lain telah mengimplementasikan sistem pemilihan kepala daerah melalui parlemen atau DPRD, dengan alasan efisiensi. Namun, penerapan sistem ini di Indonesia memerlukan pertimbangan mendalam, dengan memperhitungkan kondisi sosial dan politik yang ada. Partai Golkar berharap dapat melanjutkan dialog dengan pihak-pihak terkait untuk mengeksplorasi kemungkinan penerapan sistem ini.