Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak agar Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, dijatuhi hukuman maksimal atas dugaan pencabulan terhadap tiga anaknya yang masih di bawah umur. Selly menegaskan bahwa sebagai aparat penegak hukum, seharusnya ia menjadi contoh yang baik, bukan malah menghancurkan masa depan anak-anaknya sendiri.
Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam lima bulan terakhir. Ia menilai bahwa kebebasan demokrasi semakin berkembang di Tanah Air dan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengonfirmasi bahwa sebagian narapidana yang kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, telah berhasil ditangkap atau menyerahkan diri. Dari total 49 napi yang melarikan diri, 14 orang telah kembali dalam pengawasan, sementara 35 lainnya masih dalam pencarian intensif oleh pihak berwenang.
Dalam sektor ekonomi, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Polri mengusulkan pencabutan izin dua perusahaan produsen MinyaKita, yakni PT MSI dan PT ARN, setelah terbukti melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran minyak dalam kemasan. Langkah ini diusulkan ke Kementerian Perdagangan sebagai upaya melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi yang menjerat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) berkaitan dengan proyek pengadaan iklan. KPK terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.