Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Beny Suharsono, menegaskan bahwa pelantikan bupati dan wali kota terpilih hasil Pilkada 2024 tidak akan membebani anggaran daerah secara signifikan.
Meskipun lokasi pelantikan dipindahkan dari ibu kota provinsi ke Jakarta, penyesuaian anggaran hanya mencakup biaya perjalanan dinas tambahan. Dengan demikian, tidak diperlukan refocusing anggaran untuk pelaksanaan acara ini.
“Pergeseran lokasi hanya menambah biaya perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta, tidak sampai memerlukan penyesuaian besar dalam anggaran,” ujar Beny dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat (7/2/2025).
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan kepala daerah awalnya direncanakan berlangsung di ibu kota provinsi masing-masing. Namun, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diputuskan bahwa pelantikan akan dilaksanakan secara serentak di Jakarta pada 20 Februari 2025.
“Keputusan ini belum tertulis, tetapi berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Kemendagri melalui pertemuan virtual, pelantikan akan digelar pada tanggal tersebut,” jelas Beny.
Sekda DIY juga memastikan bahwa seragam pelantikan, termasuk perlengkapan seperti sepatu dan atribut lainnya, telah disiapkan oleh masing-masing kabupaten/kota. Namun, untuk akomodasi selama di Jakarta, pasangan calon terpilih harus menanggung biaya sendiri karena belum dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum resmi dilantik.
“Pelaksanaan pelantikan memang difasilitasi provinsi, tetapi biaya penginapan tetap menjadi tanggungan pribadi karena mereka belum memiliki kewenangan menggunakan APBD,” tambahnya.
Jika pelantikan dilakukan di ibu kota provinsi, acara yang digelar hanya bersifat seremonial tanpa adanya jamuan khusus.
“Tidak ada acara makan-makan atau perayaan besar. Setelah pelantikan selesai, langsung selesai,” ujarnya.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, kemungkinan akan turut mengantar para bupati dan wali kota terpilih ke Jakarta, menyesuaikan undangan dari pemerintah pusat.
“Seluruh gubernur yang daerahnya tidak bersengketa akan dilantik pada 20 Februari. Kita masih menunggu apakah Pak Gubernur DIY dan Aceh juga akan diundang, tapi saya kira pasti diundang,” jelas Beny.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov DIY telah mengimbau para bupati dan wali kota terpilih untuk tidak melakukan perjalanan jauh menjelang hari pelantikan guna memastikan kelancaran mobilisasi mereka ke Jakarta.
“Kami sudah meminta kepada calon kepala daerah dan wakilnya agar tidak bepergian jauh mendekati tanggal 20 Februari agar mempermudah persiapan pelantikan,” pungkasnya.