Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Jakarta: Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas

Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Beny Suharsono, menegaskan bahwa pelantikan bupati dan wali kota terpilih hasil Pilkada 2024 tidak akan membebani anggaran daerah secara signifikan.

Meskipun lokasi pelantikan dipindahkan dari ibu kota provinsi ke Jakarta, penyesuaian anggaran hanya mencakup biaya perjalanan dinas tambahan. Dengan demikian, tidak diperlukan refocusing anggaran untuk pelaksanaan acara ini.

“Pergeseran lokasi hanya menambah biaya perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta, tidak sampai memerlukan penyesuaian besar dalam anggaran,” ujar Beny dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat (7/2/2025).

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan kepala daerah awalnya direncanakan berlangsung di ibu kota provinsi masing-masing. Namun, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diputuskan bahwa pelantikan akan dilaksanakan secara serentak di Jakarta pada 20 Februari 2025.

“Keputusan ini belum tertulis, tetapi berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Kemendagri melalui pertemuan virtual, pelantikan akan digelar pada tanggal tersebut,” jelas Beny.

Sekda DIY juga memastikan bahwa seragam pelantikan, termasuk perlengkapan seperti sepatu dan atribut lainnya, telah disiapkan oleh masing-masing kabupaten/kota. Namun, untuk akomodasi selama di Jakarta, pasangan calon terpilih harus menanggung biaya sendiri karena belum dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum resmi dilantik.

“Pelaksanaan pelantikan memang difasilitasi provinsi, tetapi biaya penginapan tetap menjadi tanggungan pribadi karena mereka belum memiliki kewenangan menggunakan APBD,” tambahnya.

Jika pelantikan dilakukan di ibu kota provinsi, acara yang digelar hanya bersifat seremonial tanpa adanya jamuan khusus.

“Tidak ada acara makan-makan atau perayaan besar. Setelah pelantikan selesai, langsung selesai,” ujarnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, kemungkinan akan turut mengantar para bupati dan wali kota terpilih ke Jakarta, menyesuaikan undangan dari pemerintah pusat.

“Seluruh gubernur yang daerahnya tidak bersengketa akan dilantik pada 20 Februari. Kita masih menunggu apakah Pak Gubernur DIY dan Aceh juga akan diundang, tapi saya kira pasti diundang,” jelas Beny.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov DIY telah mengimbau para bupati dan wali kota terpilih untuk tidak melakukan perjalanan jauh menjelang hari pelantikan guna memastikan kelancaran mobilisasi mereka ke Jakarta.

“Kami sudah meminta kepada calon kepala daerah dan wakilnya agar tidak bepergian jauh mendekati tanggal 20 Februari agar mempermudah persiapan pelantikan,” pungkasnya.

Posted in Home, Politik | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Kapal Karam Setelah Menabrak Tanggul di Pelabuhan Tanjung Priok

“Pada pukul 05.00 WIB, Kapal SP5 BSI dilaporkan mengalami kecelakaan dengan menabrak batu dam (tanggul),” kata Kasiops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (7/2/2025). Insiden tersebut baru dilaporkan kepada petugas pada pukul 11.45 WIB, yang kemudian segera menuju lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap para korban.

Di kapal yang mengalami kecelakaan tersebut terdapat 18 orang.

Sekitar pukul 13.30 WIB, tiga korban berhasil diselamatkan menggunakan kapal KPLP. Selanjutnya, pada pukul 15.50 WIB, tiga orang lainnya berhasil dievakuasi dengan perahu milik Bakamla. Terakhir, pada pukul 16.15 WIB, 12 penumpang yang tersisa dapat dievakuasi menggunakan kapal KPLP. “Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 18 korban dalam keadaan selamat,” ungkap Gatot. Berikut adalah nama-nama korban yang terjebak di kapal yang karam:

  1. Beni
  2. Ari Hidayat
  3. Reno Pugu Ardi Aji
  4. Muhammad Hanif
  5. Doli Dahan
  6. Hal Prian
  7. Safrizal
  8. Sudiro
  9. Falah Murti
  10. Teguh Prasetiawan
  11. Rizaldi Tian Firdaus
  12. Gilang Aji
  13. Alfin Apriodi
  14. Benhard
  15. Rahmad Rudi
  16. Ferdiansyah
  17. Rian Tri Wibowo
  18. Omang Komarudin

“Pada pukul 16.50 WIB, operasi SAR dinyatakan selesai,” tambah Gatot.

Posted in Home | Tagged , , , | Leave a comment

Setelah Purna Tugas sebagai Menteri Agama, Gus Yaqut Siap Kembali Berkiprah di Politik dan NU

Yaqut Cholil Qoumas, atau yang akrab disapa Gus Yaqut, resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Agama pada 21 Oktober 2024. Setelah hampir empat tahun memimpin Kementerian Agama, kini ia kembali menjalani kehidupan di luar pemerintahan. Lalu, apa langkah berikutnya bagi Gus Yaqut?

Dalam pernyataannya, Gus Yaqut menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya untuk memimpin Kementerian Agama. Ia menyebut periode tersebut sebagai “perjalanan yang penuh makna, perjuangan, kebahagiaan, serta pelajaran hidup yang luar biasa.”

Tak lupa, ia juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan selama masa kepemimpinannya.

Meskipun belum ada pernyataan resmi terkait aktivitasnya setelah menjabat, banyak pihak memperkirakan bahwa Gus Yaqut akan kembali aktif di dunia politik. Sebagai mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), peluangnya untuk kembali ke panggung politik cukup besar. Pengalamannya sebagai Wakil Bupati Rembang juga menunjukkan rekam jejaknya dalam pemerintahan daerah.

Selain dunia politik, Gus Yaqut juga memiliki peran penting dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Sejak 2016, ia menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia yang berafiliasi dengan NU.

Dedikasinya di GP Ansor selama bertahun-tahun mencerminkan komitmennya dalam membina generasi muda serta mempertahankan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Besar kemungkinan, setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Agama, ia akan kembali lebih aktif berkontribusi dalam organisasi ini.

Tantangan dan Harapan ke Depan
Kembalinya Gus Yaqut ke ranah politik dan NU tentu membawa tantangan tersendiri. Namun, dengan pengalaman dan jaringan yang luas, ia memiliki modal kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Publik berharap ia tetap berkontribusi bagi bangsa dan negara dengan idealisme serta komitmen yang dimilikinya.

Masa kepemimpinan Gus Yaqut di Kementerian Agama meninggalkan berbagai catatan penting. Program serta kebijakan yang ia jalankan menjadi bagian dari evaluasi bagi pemimpin selanjutnya. Kontribusinya dalam memajukan kementerian ini patut diapresiasi, sekaligus menjadi bekal berharga bagi perjalanan kariernya di masa mendatang.

Posted in Home, Politik | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Bandung Zoo Kehilangan 6 Aset Setelah Dibangun di Lahan Pemkot Bandung

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) baru-baru ini melakukan penyitaan terhadap enam titik aset milik Yayasan Marga Satwa yang diketahui dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Penyitaan tersebut dilakukan setelah Kejati Jabar mendapatkan surat penetapan sita dari Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, yang menyetujui usulan Kejaksaan untuk mengambil alih aset yang dianggap ilegal.

Aset yang disita ini mencakup dua unit kantor operasional, satu rumah sakit hewan, satu gudang nutrisi, satu restoran, dan satu panggung edukasi, semuanya terpasang stiker tanda penyitaan oleh pihak berwenang. Dwi Agus Afrianto, Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar, mengonfirmasi bahwa enam aset tersebut tidak terdaftar sebagai milik Pemkot Bandung, meskipun dibangun di atas tanah yang seharusnya dikelola oleh pemerintah kota.

“Ini sudah jelas bukan milik Pemkot Bandung, namun dibangun di atas tanah Pemkot yang kini menjadi bagian dari operasional Kebun Binatang Bandung Zoo,” ujar Dwi dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jabar, pada Selasa (4/2/2025).

Tindak Lanjut Kasus dan Pengalihan Pengelolaan

Dwi juga menegaskan bahwa penyitaan tersebut tidak akan mengganggu operasional Kebun Binatang Bandung Zoo. Ia menjelaskan bahwa para karyawan, satwa, dan kegiatan operasional lainnya tidak akan terpengaruh oleh penyitaan ini.

“Tidak ada dampak sosial terhadap karyawan dan satwa. Yayasan masih bisa mengelola, namun kami sedang mencari solusi terkait pengelolaan yang lebih tepat. Salah satunya dengan mengusulkan pengalihan pengelolaan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten,” kata Dwi.

Sementara itu, pihak Kejati Jabar telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yang diidentifikasi dengan inisial S dan RBB, yang masing-masing menjabat sebagai ketua Yayasan Marga Satwa pada tahun 2017.

Dwi menjelaskan bahwa saat ini pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Dirjen BKSDA Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencari pihak yang tepat untuk mengambil alih pengelolaan kebun binatang. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa karyawan, dari level manajer hingga petugas kebersihan, tidak akan terkena dampak pemecatan.

“Apapun yang terjadi dengan manajemen yang baru, karyawan tetap aman. Kami hanya fokus pada pemasukan yang diperoleh yayasan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengelolaannya,” pungkas Dwi.

Dengan adanya langkah hukum ini, Kejati Jabar berupaya memastikan bahwa pengelolaan aset dan operasional kebun binatang dapat lebih transparan dan profesional, tanpa mengorbankan kesejahteraan satwa maupun karyawan yang terlibat.

Posted in Home, Kebijakan Pemerintahan, Satwa Alam | Tagged , , , , , | Leave a comment

Prabowo Tegaskan Akan Tindak Tegas Aparat yang Tak Patuh pada Tuntutan Pemerintahan Bersih

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia. Dalam pidatonya yang disampaikan pada acara puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/2/2025), Prabowo menekankan bahwa dirinya telah berulang kali memberikan peringatan kepada pejabat pemerintah agar memenuhi tuntutan rakyat untuk membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia memperingatkan bahwa setiap aparatur yang melawan atau tidak mendukung tujuan tersebut, akan dikenakan tindakan tegas. “Siapa yang melawan, siapa yang tidak mau mengikuti aliran besar ini, saya akan bertindak!” tegas Prabowo.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pada 100 hari pertama pemerintahannya, ia telah menyampaikan peringatan tersebut secara konsisten. Ia berharap agar setiap individu dalam pemerintahan bisa merenung dan memperbaiki diri, serta membersihkan institusinya masing-masing. “Saya berharap ada kesadaran yang tumbuh. Saya pernah mengatakan, bersihkan dirimu terlebih dahulu sebelum kau dibersihkan,” ujar Prabowo, mengingatkan bahwa integritas setiap aparat sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar bersih.

Lebih lanjut, Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, mengingatkan seluruh aparat untuk selalu setia kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa aparat yang tidak mendukung kebijakan yang pro-rakyat, atau bahkan menghalangi kebijakan yang bertujuan membantu kesejahteraan rakyat Indonesia, akan mendapatkan tindakan tegas. “Jika kamu tidak setia kepada rakyat Indonesia, jika kamu menghalangi kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat, saya akan tindak!” tegasnya. Prabowo mengakhiri pidatonya dengan harapan agar seluruh aparat pemerintah bekerja dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Posted in Home, Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Sinergi Antar Lembaga Mempercepat Transformasi Digital Pemerintahan Indonesia

Isu utama yang dibahas dalam pertemuan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah transformasi digital pemerintahan. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintah memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga. Ia menyatakan bahwa meskipun kementeriannya bertanggung jawab atas pengelolaan birokrasi, aspek teknologi dalam transformasi digital memerlukan dukungan penuh dari Komdigi.

“Transformasi birokrasi tidak akan terwujud tanpa kolaborasi dengan Komdigi.” Kami berfokus pada perubahan tata kelola, sementara Komdigi mendukung dengan aspek teknologi untuk mendorong transformasi digital,” ujar Rini setelah bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, di Jakarta pada 4 Februari 2025.

Saat ini, Indonesia tengah berada pada fase penting dalam transformasi digital pemerintahan yang diprediksi akan berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Rini mengungkapkan bahwa negara kita sedang memasuki masa yang disebut “Bonus Momentum”, yang menjadi kesempatan besar untuk mempercepat dan mempertahankan keberlanjutan transformasi digital. Momentum ini datang seiring dengan pergantian pemerintahan serta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Pergantian kepemimpinan merupakan momen yang tepat untuk menyusun agenda pembangunan utama, salah satunya dengan memperkuat transformasi digital pemerintah. Ini menjadi hal yang penting untuk diintegrasikan dalam RPJMN,” lanjut Rini.

Selain itu, masa revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berakhir pada 2024/2025 membuka peluang untuk merancang ulang pengelolaan pemerintahan digital yang lebih baik, selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Rini juga mengapresiasi inisiatif digital yang telah ada, seperti E-Katalog, Simbara, dan INA Digital, yang menjadi pondasi untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, menambahkan bahwa Komdigi akan terus berkomitmen mendukung kebijakan digital pemerintah, terutama dalam pengembangan aplikasi dan infrastruktur digital. “Kami siap mendampingi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyediakan aplikasi serta infrastruktur yang mendukung percepatan transformasi digital,” jelas Meutya.

Sebagai Chief Technology Officer dalam transformasi digital, Kementerian Komdigi berperan penting dalam memastikan bahwa semua sistem pemerintahan terintegrasi dengan teknologi digital yang mudah digunakan dan ramah bagi masyarakat.

Dengan kerja sama yang solid, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan Presiden dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, berbasis teknologi, dan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Posted in Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , | Leave a comment

Kolaborasi Antarlembaga Percepat Transformasi Digital Pemerintah Indonesia

Isu prioritas terkait transformasi digital pemerintah kembali menjadi pembahasan utama dalam rapat antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antarlembaga untuk mewujudkan transformasi digital pemerintah yang efektif. Ia menjelaskan bahwa meskipun kementeriannya memiliki tanggung jawab untuk mengelola tata kelola birokrasi, transformasi digital pemerintah memerlukan dukungan dari Komdigi dalam aspek teknologi.

“Tanpa kolaborasi dengan Komdigi, Kementerian PANRB tidak akan bisa melakukan transformasi birokrasi. Kami bertugas melakukan transformasi tata kelola, sedangkan Komdigi memperkuat transformasi digital pemerintah melalui teknologi,” jelas Rini usai pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid di Jakarta pada 4 Februari 2025.

Perjalanan transformasi digital pemerintah Indonesia kini memasuki fase percepatan yang signifikan, dengan potensi untuk terus berkembang dalam dekade mendatang. Rini menyebutkan bahwa Indonesia kini berada dalam “Bonus Momentum”, sebuah periode penting untuk mendorong keberlanjutan dan percepatan transformasi digital yang sedang berlangsung. Momentum ini dimulai dengan transisi pemerintahan baru, serta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Pergantian kepemimpinan adalah waktu yang tepat untuk menyusun agenda prioritas pembangunan, termasuk menguatkan transformasi digital pemerintah. Ini penting untuk memasukkan agenda transformasi digital pemerintah sebagai bagian dari prioritas di RPJMN,” tambah Rini.

Selain itu, periode revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berakhir pada 2024/2025 juga memberikan peluang penting untuk menata ulang tata kelola pemerintah digital guna mendukung prioritas pembangunan nasional. Rini juga mencatat sejumlah inisiatif digital yang ada, seperti E-Katalog, Simbara, dan INA Digital, yang telah menjadi fondasi kuat bagi percepatan digitalisasi pemerintahan.

Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, menegaskan bahwa Komdigi akan terus mendukung dan memperkuat penerapan kebijakan pemerintah digital, khususnya dalam pengembangan aplikasi dan infrastruktur digital. “Kami siap membina kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyediakan aplikasi dan infrastruktur untuk transformasi digital yang lebih cepat,” ungkap Meutya.

Kementerian Komdigi juga berperan penting sebagai Chief Technology Officer dalam transformasi digital, dengan terus berkoordinasi dengan semua kementerian untuk memastikan bahwa seluruh sistem pemerintahan terintegrasi dengan teknologi digital yang ramah pengguna (user-centric).

Melalui koordinasi dan kolaborasi ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan Presiden untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan berbasis teknologi demi kesejahteraan masyarakat.

Posted in Home, Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Kebijakan Larangan Penjualan Elpiji 3 Kg di Warung Dikeluhkan Pengecer Bawean, Dianggap Membebani Warga

Para pengecer gas elpiji 3 kilogram (Kg) di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengungkapkan kekhawatiran terkait kebijakan pemerintah yang melarang penjualan elpiji di warung. Mereka berpendapat bahwa aturan ini menyulitkan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, dan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian warga kecil.

Alvida Kurniati, seorang pengecer elpiji di Dusun Telukemur, Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Bawean, menyatakan bahwa kebijakan ini akan membuat warga kesulitan mendapatkan pasokan elpiji. “Pemerintah seharusnya memahami kondisi masyarakat di daerah kepulauan, di mana akses ke pangkalan sangat terbatas,” ujarnya. Alvida menambahkan bahwa perbedaan antara daerah perkotaan dan kepulauan sangat jelas, dan kebijakan ini tampaknya tidak memperhitungkan kondisi geografis yang mempengaruhi distribusi elpiji.

Alvida juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait jam operasional pangkalan resmi yang hanya buka hingga pukul 17.00 WIB, yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan elpiji masyarakat, terutama jika terjadi kekurangan gas pada malam hari. Selain itu, cuaca buruk di laut dapat memperlambat distribusi elpiji ke kepulauan, dan jika ini terjadi, warga akan merasa panik dan mencari elpiji di warung yang selama ini menyediakan gas tersebut.

Muflihah, pengecer di Dusun Tanjunganyar, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Bawean, juga menyatakan keprihatinannya terkait kebijakan ini. Menurutnya, keberadaan warung pengecer elpiji sangat membantu warga, meskipun dengan harga sedikit lebih tinggi. Tanpa adanya warung, warga yang membutuhkan elpiji di luar jam operasional pangkalan akan kesulitan, terutama yang tinggal di daerah pegunungan.

Sementara itu, M. Abror, pengelola pangkalan di Dusun Pacinan, Desa Kepuh Teluk, menambahkan bahwa akses menuju daratan bagi warga pegunungan sangat terbatas. Mereka yang sebelumnya menjual elpiji di warung kini kehilangan sumber penghasilan, yang akan memberikan dampak ekonomi yang lebih berat bagi masyarakat setempat.

Kebijakan larangan penjualan elpiji di warung mulai diterapkan pada 1 Februari 2025, berdasarkan aturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan kebijakan ini, distribusi gas subsidi hanya dapat dilakukan melalui pangkalan resmi. Pengecer yang ingin terus menjual gas elpiji harus mendaftar sebagai pangkalan resmi melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Posted in Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , | Leave a comment

Keluhan Pengecer Gas Elpiji 3 Kg di Bawean: Kebijakan Larangan Penjualan di Warung Dinilai Membebani Masyarakat

Pengecer gas elpiji 3 kilogram (Kg) di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kebijakan pemerintah yang melarang penjualan elpiji di warung. Mereka menilai kebijakan tersebut menyulitkan masyarakat, terutama di daerah terpencil, dan bisa mempengaruhi perekonomian warga kecil.

Alvida Kurniati, salah seorang pengecer elpiji di Dusun Telukemur, Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Bawean, mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan membuat warga kesulitan mendapatkan gas elpiji. “Pemerintah harus memahami kondisi warga di kepulauan, di mana akses menuju pangkalan sangat terbatas,” ujarnya. Menurut Alvida, perbedaan antara daerah perkotaan dan kepulauan sangat mencolok, dan kebijakan ini cenderung tidak mempertimbangkan kondisi geografis yang mempengaruhi distribusi elpiji.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pangkalan resmi yang hanya buka hingga pukul 17.00 WIB akan kesulitan memenuhi kebutuhan elpiji masyarakat, terutama jika terjadi kekurangan gas pada malam hari. Selain itu, cuaca laut yang buruk juga berpotensi menghambat distribusi elpiji ke kepulauan. Jika hal itu terjadi, warga pasti akan merasa panik dan berusaha mencari gas ke warung yang biasa menjual elpiji.

Muflihah, pengecer di Dusun Tanjunganyar, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Bawean, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan baru ini. Menurutnya, banyak warga yang terbantu dengan adanya warung pengecer yang menyediakan elpiji, meskipun dengan harga sedikit lebih tinggi. Jika kebijakan ini diterapkan, warga yang membutuhkan elpiji di luar jam operasional pangkalan akan kesulitan, terutama warga yang tinggal di daerah pegunungan.

Sementara itu, M. Abror, salah satu pengelola pangkalan di Dusun Pacinan, Desa Kepuh Teluk, menyebutkan bahwa akses menuju daratan bagi warga pegunungan sangat sulit. Mereka yang sebelumnya menjual elpiji di warung harus kehilangan sumber ekonomi mereka, yang akan menambah beban bagi warga setempat.

Kebijakan larangan penjualan elpiji di warung mulai berlaku pada 1 Februari 2025, berdasarkan peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan kebijakan ini, distribusi gas subsidi hanya diperbolehkan melalui pangkalan resmi. Pengecer yang ingin melanjutkan penjualan harus mendaftar sebagai pangkalan resmi melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Posted in Home, Kebijakan Pemerintahan | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Menhut Tinjau deHakims Aviary: Dorong Gerakan Pelestarian Alam dan Satwa Indonesia

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengunjungi deHakims Aviary milik artis Irfan Hakim di Bekasi, Jawa Barat. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk berdiskusi mengenai gerakan pelestarian satwa Indonesia dan kecintaan terhadap fauna lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Menhut menyampaikan kekagumannya terhadap komitmen Irfan Hakim dalam mengelola aviary dengan sangat baik. Menurutnya, aviary tersebut berhasil mengembangbiakkan 150 spesies burung yang sebelumnya tidak dapat berkembang biak di alam liar. Berkat kerja keras tim yang solid, burung-burung tersebut berhasil dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya.

Menhut berharap gerakan pelestarian satwa Indonesia dapat terus berkembang, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara sederhana. Ia menekankan bahwa pelestarian tidak hanya melibatkan pejabat atau selebriti, tetapi setiap individu bisa berkontribusi dengan merawat lingkungan sekitar, seperti menanam pohon atau membiarkan burung bersarang. Selain itu, Menhut mengusulkan konsep “one celebrity one animal,” dimana setiap orang atau selebriti dapat menjadi orang tua asuh bagi satwa yang dilindungi dan merawatnya di tempat penangkaran.

Raja Juli Antoni datang bersama Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Satyawan Pudyatmoko, serta jajaran lainnya. Ia mengapresiasi inisiatif pembuatan aviary tersebut sebagai langkah luar biasa dalam upaya pelestarian satwa.

Sementara itu, Irfan Hakim merasa terhormat dan terkejut atas kedatangan Menhut ke aviary miliknya. Ia menyatakan bahwa program yang dijalankan di aviary tersebut sejalan dengan misi pelestarian alam yang digagas oleh Kementerian Kehutanan, dan berharap kunjungan ini bisa memberikan inspirasi lebih untuk menjaga alam Indonesia serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

Posted in Satwa Alam | Tagged , , , | Leave a comment