Pada tanggal 16 Desember 2024, Partai Golkar mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai langkah untuk efisiensi anggaran. Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya untuk menanggulangi pemborosan anggaran yang biasanya terjadi dalam pilkada langsung. Golkar menilai bahwa mekanisme ini dapat mengurangi beban keuangan negara.
Partai Golkar mengusulkan agar pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak lagi dilakukan langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh DPRD setempat. Mereka mengklaim bahwa sistem ini dapat mengurangi pemborosan anggaran yang dikeluarkan untuk pilkada langsung, yang melibatkan biaya besar untuk kampanye, logistik, serta proses administrasi.
Salah satu alasan utama usulan ini adalah efisiensi anggaran. Pilkada langsung membutuhkan anggaran yang sangat besar, yang pada kenyataannya banyak menambah beban negara. Dalam sistem Pilkada DPRD, pemilihan dilakukan oleh anggota dewan yang sudah dipilih oleh rakyat sebelumnya, sehingga akan mengurangi biaya yang terkait dengan kampanye dan pelaksanaan pemilu.
Partai Golkar berpendapat bahwa banyak biaya yang tidak perlu dalam Pilkada langsung, mulai dari biaya kampanye hingga logistik pemilu. Dengan memindahkan pemilihan kepala daerah ke DPRD, mereka meyakini bahwa anggaran yang sebelumnya digunakan untuk Pilkada langsung dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih bermanfaat.
Usulan Golkar ini tentu akan menimbulkan perdebatan terkait dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Sebagian pihak khawatir bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka, karena hak suara akan berada di tangan wakil rakyat, bukan langsung oleh masyarakat.
Pihak pemerintah belum memberikan respon resmi terhadap usulan ini, namun beberapa tokoh masyarakat dan politisi menyatakan keprihatinan. Mereka khawatir bahwa usulan ini dapat melemahkan kualitas demokrasi lokal dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilihan kepala daerah. Beberapa pihak juga mendukung jika hal tersebut mampu meningkatkan efisiensi anggaran tanpa merugikan prinsip dasar demokrasi.
Beberapa negara di dunia sudah menerapkan sistem pemilihan kepala daerah melalui parlemen atau DPRD, di antaranya ada yang menganggapnya lebih efisien. Namun, penerapannya di Indonesia masih perlu dipertimbangkan dengan matang, dengan memperhatikan karakteristik sosial dan politik lokal yang ada. Sebagai langkah selanjutnya, Golkar berharap ada dialog lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait untuk membahas potensi implementasi sistem tersebut.