Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini menghadapi dua isu besar yang mempengaruhi perekonomian Indonesia dalam tahun pertama kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Isu utama yang harus ditangani adalah lonjakan utang jatuh tempo dan dampak ekonomi yang dirasakan oleh kelompok masyarakat kelas menengah.
Lonjakan Utang Jatuh Tempo
Menurut laporan Kemenkeu terbaru, utang pemerintah yang akan jatuh tempo diperkirakan meningkat signifikan, dari Rp 434,29 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp 800,3 triliun pada tahun 2025. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa pemerintah akan berfokus pada pemeliharaan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Dengan menjaga pertumbuhan PDB riil pada level 5 persen, kita dapat mengurangi fluktuasi jangka pendek dan mendukung upaya konsolidasi fiskal,” jelas Suahasil dalam acara Investor Gathering yang diselenggarakan oleh BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS). Ia juga menambahkan bahwa pengurangan ketergantungan pada utang dalam mata uang asing dan penerapan strategi natural hedging adalah langkah-langkah penting untuk mengelola risiko utang.
Dampak Ekonomi pada Kelas Menengah
Selain tantangan utang, pemerintah juga harus menghadapi masalah terkait daya beli masyarakat kelas menengah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, banyak individu dari kelompok kelas menengah mengalami penurunan dalam hal daya beli mereka.
“Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tujuan mengangkat mereka dari garis kemiskinan dan memperbaiki status sosial mereka. Namun, mempertahankan posisi kelas menengah menjadi tantangan tersendiri,” tambah Suahasil.
Anggaran dan Transisi Pemerintahan 2025
Direktur Utama BRIDS, Laksono Widodo, menjelaskan bahwa anggaran untuk tahun 2025 akan difokuskan pada kelancaran transisi antara pemerintahan lama dan yang baru. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek-proyek penting tetap berjalan tanpa gangguan selama perubahan pemerintahan.
“Pemerintah harus menghadapi tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah dan secara hati-hati mengelola kebijakan pajak. Kesuksesan pemerintahan yang akan datang sangat bergantung pada pelaksanaan program-program strategis sambil memperhatikan dampak pada kelompok kelas menengah,” ujar Laksono.