Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui tentang penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pagar laut yang kontroversial di Tangerang, Banten, selama masa jabatannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pernyataan ini muncul di tengah polemik mengenai legalitas sertifikat yang telah dikeluarkan untuk area yang dianggap ilegal.
Pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang telah menjadi sorotan publik setelah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa sertifikat HGB yang dikeluarkan untuk area tersebut adalah ilegal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses penerbitan sertifikat dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Ini menunjukkan adanya potensi masalah dalam tata kelola dan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan ruang laut.
Dalam konferensi pers, AHY menyatakan bahwa ia tidak memiliki informasi mengenai penerbitan sertifikat HGB untuk pagar laut tersebut. Ia menjelaskan bahwa keputusan terkait penerbitan sertifikat biasanya melibatkan banyak pihak dan proses yang kompleks. Pernyataan ini mencerminkan tantangan dalam komunikasi antar lembaga pemerintah dan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan.
Pernyataan AHY ini juga menyoroti perlunya evaluasi kembali kebijakan pertanahan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan ruang laut. Dengan adanya ketidakpastian mengenai kepemilikan dan legalitas tanah di bawah air, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa reformasi dalam sistem pertanahan sangat diperlukan untuk mencegah konflik di masa depan.
Reaksi publik terhadap pernyataan AHY beragam, dengan beberapa pihak meminta agar pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap penerbitan sertifikat tersebut. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk meninjau ulang semua sertifikat yang dikeluarkan di area tersebut. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dengan pengakuan AHY mengenai ketidaktahuannya tentang masalah ini, semua pihak berharap agar pemerintah dapat segera menyelesaikan polemik seputar pagar laut di Tangerang. Diharapkan bahwa langkah-langkah perbaikan akan diambil untuk memperkuat sistem pertanahan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Keberhasilan dalam menangani isu ini akan menjadi indikator penting bagi integritas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.