Pada 1 November 2024, Habiburokhman, seorang politisi terkemuka dan anggota DPR, menyatakan kekhawatirannya tentang potensi tuduhan politisasi hukum terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Pernyataan ini muncul di tengah dinamika politik yang kian memanas menjelang pemilihan umum mendatang.
Habiburokhman mengungkapkan bahwa ada risiko signifikan bagi pemerintahan Prabowo untuk dianggap melakukan politisasi hukum. Menurutnya, tindakan pemerintah dalam menangani kasus hukum tertentu bisa dipandang sebagai upaya untuk meredam kritik atau menguntungkan posisi politik tertentu, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Habiburokhman merujuk pada beberapa kasus hukum yang sedang berlangsung, yang dianggap memiliki potensi untuk dipolitisasi. Ia menilai bahwa penanganan kasus-kasus ini harus dilakukan secara transparan dan adil, agar tidak memberikan ruang bagi anggapan bahwa hukum dipergunakan sebagai alat politik.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga hukum di Indonesia. Habiburokhman percaya bahwa untuk mencegah tuduhan politisasi hukum, pemerintah harus memastikan bahwa proses hukum tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Ini akan menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Menanggapi pernyataan Habiburokhman, beberapa pejabat pemerintahan menyatakan komitmen mereka untuk menjalankan hukum secara adil dan transparan. Mereka menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan lembaga hukum untuk kepentingan politik, dan akan berusaha sebaik mungkin untuk membangun citra positif di mata rakyat.
Dengan situasi politik yang kian kompleks, pernyataan Habiburokhman mengingatkan semua pihak untuk menjaga integritas hukum dan tidak membiarkan politik mengaburkan keadilan.