Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan di Jakarta. Tujuannya adalah untuk melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru saja dibentuk.
“Hari ini saya melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai pekerja migran Indonesia. Pertama, terkait pembentukan desk perlindungan pekerja migran. Kedua, membahas rencana kerja sama dengan Arab Saudi yang saat ini masih dalam proses moratorium,” ujar Karding di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Karding juga menegaskan bahwa pemerintah berencana untuk segera membuka kembali pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Namun, saat ini pemerintah masih menyusun sistem tata kelola yang lebih baik untuk memastikan perlindungan PMI.
“Jika moratorium bisa segera dicabut, itu akan lebih baik karena peluangnya sangat besar. Kami yang ditunjuk oleh Menko Polhukam sebagai pemimpin dalam hal ini, menargetkan perbaikan sistem perlindungan dan meminimalkan kasus kekerasan serta perdagangan manusia yang terjadi di luar negeri,” tambah Karding.
Diketahui, pemerintah baru saja membentuk dua desk baru, yaitu Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam, Budi Gunawan, dalam konferensi pers yang dihadiri oleh TNI-Polri, Kejaksaan Agung, dan beberapa gubernur pada Kamis (13/3).
Budi Gunawan menjelaskan bahwa Desk Koordinasi Perlindungan PMI dipimpin langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan dukungan dari Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri.